UU Pilkada Legalkan Biaya Transpor dan Makan

Sabtu, 04 Juni 2016 15:46

JawaPos.com – Peserta kampanye pilkada diperbolehkan mengantongi banyak ”oleh-oleh” dari pasangan calon (paslon). Mulai uang transpor, uang makan, dan beragam hadiah.

Semua ini dilegalkan dalam UU Pilkada produk revisi yang disahkan sidang paripurna DPR Kamis lalu (2/6).

Lahirnya pasal itu sangat disesalkan oleh komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurut dia, pemberian ongkos kepada peserta kampanye bukanlah pembelajaran yang baik bagi mental masyarakat.

Terlebih, pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tetapi sekaligus menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi rakyat.

Sekalipun tim sukses sulit mengajak warga mengikuti kampanye, solusinya bukan mengambil jalan pintas dengan memberikan ongkos atau uang cash.

”Semestinya kita tetap mencari jalan lain tanpa harus diongkosin. Misalnya, dengan membuat kampanye semenarik mungkin,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (3/6).

Meski demikian, karena sudah disahkan, pihaknya sebagai pelaksana undang-undang tidak bisa berbuat apa-apa. Rencananya, KPU mencari formulasi agar pasal tersebut tidak menjadi pintu masuk legalisasi praktik money politics.

”Misalnya, sewa kendaraan untuk transportasi atau (mengganti, Red) uang makan dengan penyediaan nasi kotak dan sebagainya,” imbuh Hadar.(far/c19/pri) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *