TINDAKLANJUTI KERJA SAMA ANTARA BNN DAN KPU, BNN JATIM KOORDINASI DENGAN KPU JATIM

bnn-1024x768

Koordinasi BNN Provinsi Jatim dengan KPU Jatim

Surabaya, kpujatim.go.id- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur lakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Senin (21/11) di kantor KPU Jatim. Koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut adanya Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara BNN Pusat dengan KPU RI.

MoU kerja sama antara BNN dengan KPU dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. MoU yang telah ditandangani oleh lembaga di Pusat sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum BNN Provinsi Jawa Timur, Hari Prianto perlu ditindaklanjuti dan akan diterjemahkan oleh masing-masing BNN dan KPU di daerah dalam bentuk kegiatan. “Kedatangan BNN Provinsi Jawa Timur ke KPU Jatim ingin berkoordinasi mengenai rencana penandatanganan MoU (termasuk isi MoU-red) dan teknis kerja sama antara BNN Provinsi Jatim dengan KPU Provinsi,” tandas Prianto (21/11/2016).

Prianto melanjutkan, “Saat ini sudah ada 15 perwakilan BNN di kabupaten/ kota. Lima Belas perwakilan BNN di Jawa Timur, yakni ada di Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Sumenep. Kelima belas BNN di kabupaten/ kota dapat langsung berkoordinasi dengan KPU kabupaten/ kota mengenai MoU dan rencana teknis kegiatan. Sedangkan 23 kabupaten/ kota yang belum ada perwakilan BNN-nya, akan langsung berkoordinasi dengan BNN Provinsi Jatim”. Meski koordinasi MoU dan rencana teknis kerja sama dilakukan di masing-masing kabupaten/ kota, direncanakan penandatangan MoU akan dilakukan serentak se-Jawa Timur.

Dengan mengawali koordinasi bersama KPU Jatim, BNN Provinsi Jatim berharap akan ada garis komando dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/ kota. “Sehingga nantinya, konten MoU KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/ kota ini sama atau tidak bertentangan,” tutur Kabag Umum BNN Provinsi Jatim.

Kerja sama antara BNN Provinsi Jatim dengan KPU Jatim ini selain sebagai tindak lanjut dari kerja sama BNN Pusat dengan KPU RI, menurut Prianto juga sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) DPRD Provinsi Jatim. Dimana dalam salah satu klausulnya menyebutkan bahwa calon legislatif, calon eksekutif maupun pejabat publik harus lolos uji narkotika yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk Gubernur atau instansi terkait, dalam hal ini BNN.

Sementara Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito yang menemui yang bersangkutan, menegaskan KPU Jatim akan mendukung kerja sama dengan BNN ini. “Kami akan berkoordinasi dengan KPU kabupaten/ kota untuk melaksanakan bersama kerja sama dengan BNN,” terang Eko.

(AACS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *