SELURUH JAJARAN KPU SUMENEP IKUTI BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN STANDART OPERSINAL PROSEDUR (SOP)

SUMENEP, kpud-sumenepkab.go.id – Pasca dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 dan dengan ditetapkannya KPU Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu KPU percontohan dalam Reformasi Birokrasi, KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur terus menerus melakukan pembenahan guna menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 mendatang. Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan yang diperlukan guna memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya di lingkungan KPU agar nantinya bisa memberikan pelayanan yang baik dan efisien.

Salah satu yang menjadi pembahasan pada Bimbingan Teknis  kali ini adalah terkait penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Jawa Timur dan Satker di tingkat Kabupaten/kota. Adapun yang menjadi peserta pada Bimbingan Teknis kali ini adalah seluruh Komisioner KPU kabupaten/kota, sekretaris beserta seluruh jajaran sekretariat se Jawa Timur serta ada pula komisioner KPU Provinsi lain yang turut bergabung.(Kamis, 14 April 2020).

” Dengan adanya SOP maka langkah langkah kerja kita tersusun, terkontrol dan terukur baik secara waktu dan kualitas. Dan SOP yang dibuat harus dilaksanakan dengan baik,” tegas Choirul Anam Ketua KPU Proinsi Jawa Timur dalam sambutannya membuka kegiatan ini.

Sementara itu, Rochani Komisioner KPU Provinsi divisi SDM dan Litbang menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Jawa Timur  tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa peran serta yang baik dari KPU Kabupaten/kota. SOP disusun salah satu tujuannya adalah agar masing masing personil memahami akan tugas dan kewajibannya, sehingga ada jaminan kepastian dalam melaksanakan tugasnya.

” SOP yang telah disusun nantinya tidak hanya bersifat normatif diatas kertas akan tetapi bisa memberikan asas manfaat untuk bisa dilaksanakan secara kontinyu,” harap Rochani.

Adapun Nanik Karsini, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan materi urgensi pelaksanaan SOP dalam Reformasi Birokrasi. diantaranya adalah dasar hukum, penataan tata laksana, pengertian SOP dan manfaat implementasi SOP.

” SOP merupakan standarisasi atau cara yang dilakukan pegawai dalm menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,” tutup Nanik Karsini.

Sementara yang menjadi narasumber kali ini berasal dari KPU RI juga dari KPU Provinsi Jawa Timur.  (Humas KPU Sumenep/Heru)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *