RAPAT KOODINASI REKAP DATA DAERAH PEMILIHAN DALAM RANGKA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024

SUMENEP, kpud-sumenepkab.go.id,-.  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Pililihan Umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara. dengan telah ditetapkan hari pemungutan suara otomatis tahapan Pemilu juga akan segera dimulai. dimulai dari pendafataran partai politik peserta Pemilu, verifikasi keanggotaan maupun kepengurusan, penetapan partai politik peserta Pemilu, pendaftaran caleg, kampanye dan lain sebagainya.

Hari ini rabu (26/1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi rekap data daerah pemilihan yang diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/kota se Jawa Timur. dalam sambutannya Cak Anam panggilan akrab Ketua KPU Provinsi JaWa Timur Choirul Anam menyampaikan semoga saja dengan dipilihnya tanggal yang cantik yaitu 14 Februari 2024 nanti, Pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar. dan tentunya hal itu lebih memudahkan KPU dalam melakukan sosialisasi terutama kepada golongan milenial. dengan demikian tahapan Pemilu yang lain sudah bisa dilaksanakan walaupun PKPU nya belum keluar akan tetapi beberapa waktu lalu sudah ada draff nya. dan kemungkinan PKPU yang akan di sahkan tidak jauh dari draff tersebut. terkait penataan dapil cak Anam berpesan ” bahwa penataan Dapil bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dengan dengan melakukan inventarisir dan tetap berpedoman kepada 7 prinsip penataan Dapil. nantinya KPU Provinsi akan melakukan supervisi terhadap penataan dapil yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota,” tutup Cak Anam.

Selanjutnya acara rapat dipandu langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan. disampaikan bahwa salah satu yang menjadi konsen kali ini adalah terkait penataan Daerah Pemilihan yang ada di tingkat Kabupaten/kota. apabila nantinya daerah pemilihan di suatu daerah tetap, artinya tidak mengalami perubahan, maka hal ini bisa segera disosialisasikan kepada parpol maupun masyarakat luas. akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata di suatu daerah mengalami perubahan maka publik dan partai politik juga harus segera tahu, agar partai maupun caleg yang nanti akan bertarung di dapilnya masing-masing tidak terkejut dengan adanya perubahan tersebut. “dan dalam kajian penataan dapil diusahakan agar dilaksanakan secara sungguh sungguh dan melibatkan sebanyak mungkin unsur, baik ormas, OKP, LSM, perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat partai politik tentunya dan lain sebagainya,” pesan Insan. Acara ditutup dengan rekapitulasi daerah pemilihan di tingkat KPU Kab/kota. (Hr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 5 =