MENGAPA WEBSITE JDIH KPU DIPERLUKAN?

berita-jdih-kedua

Laman Website JDIH KPU RI

Surabaya, kpujatim.go.id- Saat ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sedang berkomitmen melakukan pemasangan dan pengembangan website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) ke KPU Provinsi. KPU Provinsi yang menjadi studi pendahuluan antara lain, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, DIY, serta Lampung. Pemasangan dan pengembangan website JDIH di lingkungan KPU ini dirasa diperlukan karena sebagai wadah menghimpun dokumen hukum agar tertata, sehingga ada dokumentasi dan informasi yang rapi.

Sebagaimana disampaikan Staf Subbagian (Subbag) Informasi Peraturan Perundang-undangan, Tatit Dwiwiarti Santoso pemasangan website JDIH di lingkungan KPU telah memiliki dasar hukum. Yaitu, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembuatan JDIH dan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016.

“Website JDIH KPU memuat aturan hukum utamanya Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekjen, Surat Edaran. Putusan-putusan Pengadilan yang melibatkan KPU. Kemudian di tingkat KPU Provinsi, ada pula Keputusan KPU Provinsi,” kata Tatit (4/11/2016).

Website JDIH KPU RI dan KPU Provinsi ini terintegrasi. Semua produk hukum yang telah diupload dari website JDIH KPU RI secara otomatis akan tampil pada website JDIH KPU Provinsi. Kemudian, jika telah terbentuk website JDIH di KPU kabupaten/ kota, produk hukum yang telah diupload di website JDIH KPU RI dan KPU Provinsi di atasnya, akan tampil pada website JDIH KPU kabupaten/ kota. “Namun, produk hukum yang diupload oleh satuan kerja di bawahnya tidak tertampil di website JDIH satuan kerja di atasnya. Misalnya, produk hukum yang telah diupload oleh KPU Jatim tidak akan tampil di website JDIH KPU RI,” jelas perempuan berdarah Jawa ini.

Selain memuat produk hukum, di dalam website JDIH KPU memuat berita tentang hukum atau kegiatan bagian hukum. “Jika di website induk KPU memuat berita tentang hukum secara umum, maka di website JDIH KPU memuat pemberitaan yang lebih ke ranah teknis dari kegiatan hukum. Di dalam berita website JDIH KPU dapat dilampirkan pula materi paparan terkait kegiatan hukum, jika berita terkait kegiatan hukum yang ada materinya,” tutur Staf Subbag Informasi Peraturan Perundang-undangan KPU RI.

Terakhir, bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU RI berharap, website JDIH KPU RI dapat menjadi media yang berfungsi memberikan informasi yang akurat terkait produk hukum.

(AACS)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *