Mendaftar PPK dan PPS Tak Perlu Rekomendasi Kepala Desa

Kamis, 16 Juni 2016 10:13

Itu ditandai dengan mulai direkrutnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan/desa pada 21 Juni.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengingatkan, UU Pilkada yang baru mengubah mekanisme perekrutan PPK/PPS lebih terbuka.

Berbeda dengan UU Pilkada lama, anggota PPK dan PPS harus diusulkan oleh kepala desa.

Agar kualitas dan integritas para penyelenggara pilkada itu benar-benar terjamin, Masykur mendorong proses seleksi melibatkan unsur lain di luar KPU setempat.

Mulai tokoh daerah, akademisi, pemantau pe­milu, hingga organisasi kemasyarakatan. Dengan begitu, kualitas dan kapasitasnya lebih terjamin.

”Untuk memastikan pekerjaannya nanti tidak menguntungkan secara sepihak dan bertanggung jawab pe­nuh atas kemurnian hasil suara,” kata Masykur di Jakarta kemarin (15/6).

Menurut Masykur, aspek integritas sangat penting. Merujuk pengalaman pilkada serentak tahap pertama 2015, hakim konstitusi kerap mengeluhkan kualitas anggota PPK/PPS dalam sidang gugatan perselisihan.

Mayoritas beberapa daerah yang menggelar pemungutan suara ulang pun disebabkan kecurangan PPK dan PPS.(far/c19/pri) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *