KPU SUMENEP; SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL SERTA ANGGARAN PEMILU/PEMILIHAN YANG BERKUALITAS

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Komisi II DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Di Bidang Kepemiluan Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal serta Anggaran Pemilu/Pemilihan Yang Berkualitas pada hari ini jum’at (8/12) di Hotel Resort Musdalifah Kabupaten Sumenep.

Acara ini dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 539/PP.08-SD/01/KPU/IX/2017 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan menghadirkan narasumber dari Komisi II DPR RI, dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari Pemangku Kepentingan dan Pemerhati Pemilu di wilayah Kabupaten Sumenep.

Kegiatan dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Dr. Rahbini selaku anggota KPU divisi Perencanaan dan Data.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai regulasi  yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan program dan jadwal termasuk anggaran pemilu/pemilihan yang berkualitas.

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidawi menjelaskan tentang beberapa isu krusial diantaranya tentang jumlah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berjumlah 3 orang, yang berikutnya tentang ketentuan Parliamantery Tresshold serta metode penghitungan suara pada Pemilu tahun 2019 yang menggunakan metode Sainte Lague.

Pada kesempatan ini hadir juga Anggota KPU Provinsi Jawa Timur divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam yang menjelaskan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Beliau menyampaikan bahwa tahapan awal yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat adalah pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Perlu perhatian khusus dalam mengangkat petugas PPDP, karena baik/buruknya kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) tergantung dari kualitas petugas PPDPnya, ujarnya. Sejak pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang I pada tahun 2015 lalu, KPU telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan setiap tahapannya, hal ini dilakukan demi keterbukaan informasi kepada msyarakat luas, imbuhnya. (Ad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *