kpusumenep.go.id – Rapat koordinasi  hari selasa (27/11) ini dipimpin oleh ketua KPU Sumenep inti berisi bahwa DPTHP 2 ditunda. Sehingga nantinya akan ada perbaikan DPT yang ke 3 selama 30 hari. Dan nantinya akan ada sinkronisasi baik dari dinas Dukcapil maupun Bawaslu. Tujuan nya adalah memaksimalkan hak hak warga agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Adapun cara kerjanya sama dengan tahapan sebelumnya yaitu akan ada koordinasi sektoral baik dari KPU, bawaslu, dan pemerintah daerah.

Selanjutnya tentang ramainya berita tentang orang gila yang masuk dalam DPT. Semua itu harus berdasarkan dari ahli yang membidangi masalah kejiwaan. Dan diharapkan masukan dalam proses perbaikan DPT tahap 3 sangat diperlukan. Dimungkinkan masih ada potensi kegandaan dalam proses input data di KPU.

Dari Bawaslu diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan pencermatan, oleh karena itu diharapkan pada pengurus parpol agar aktif juga melakukan pencermatan, seperti halnya pengurus parpol menyerahkan alamat pengurus parpol di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga pada saat ada koordinasi terkait segala aspek kepemiluan bisa mudah.  selanjutnya diharapkan KPU melakukan pengapusan dara baik yang ganda maupun TMS, diharapkan KPU memberikan informasi terhadap data pemilih terutama yang tidak memiliki E-KTP, sehingga dketahui jumlahnya dan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait. Dan terkait dengan jadwal kampanye.

Disampaikan oleh ketua KPU bahwa proses pencermatan kembali akan kita kawal bersama-sama demi maksimalnya DPT, agar ke depan tidak ada warga negara yang merasa tidak nyaman dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT.

Dari PKS(Karman).pada intinya apabila seseorang tidak terakomodir maka ada solusi yang jelas dan sudah disosialisasikan di bawah. Akan menjadi masalah apabila tafsir pemahaman di tingkat bawah. Dimana petugas tidak memahami . selain itu, seberapa banyak jumlah ss yang digunakan, tidak digunakan, salah coblos. Jadi diharapkan bahwa solusi pemahaman kepada petugas di bawah.

Disampaikan Warits, merupakan masukan yang baik dari PKS, yang nantinya akan kita sampaikan soslialisasi kepada PPS maupun KPPS dalam mekanisme pemungutan suara di lapangan.(Hr)