KPU SUMENEP; PENGELOLAAN DANA HIBAH HARUS HATI-HATI

Surabaya, kpud-sumenepkab.go.id – Pada sesi terakhir hari ini Jum’at (8/12) narasumber pada acara Bimtek kali ini adalah dari BPKP Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan secara detail bagaimana cara mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana hibah ini tidak boleh main-main, seperti yang disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyahdi pada hari Kamis kemarin (7/12).

Beliau mengingatkan KPU Provinsi Jawa Timur beserta 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur agar mengelola dana hibah Pilkada Tahun 2018 secara hati-hati. Hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

“Hibah ini modusnya gampang dan bermacam-macam. Bisa markup harga barang, menyerahkan dana hibah kepada pihak lain yang tidak berhak, tidak mengembalikan sisa kelebihan dana hibah, tidak membayar pajak, membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban-red) tidak sesuai aturan, dan lain sebagainya,” terangnya.

“KPU untuk Pilgub hibahnya dari daerah, baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dari Pemerintah Provinsi. Saya dengar hibah untuk Pilgub Tahun 2018 sebesar 871 M, lalu Kabupaten/ Kota hampir 700 M, berarti hampir 1,6 T yang Bapak/ Ibu kelola. Ini adalah jumlah yang cukup besar untuk dikelola. Jadi Bapak/Ibu harus hati-hati”, imbuhnya. (Hr/Ad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *