KPU SUMENEP: KESIAPAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2018 DAN PEMILU 2019

Malang, kpud-sumenepkab.go.id – Dalam Rakor KPU se-Jawa Timur di Malang, Div. Teknis KPU Provinsi Jawa Timurmenyampaikan beberapa kesiapan KPU JATIM menyelenggarakan Pemilu 2019 dan Pilgub Jatim 2018.

“Dalam waktu dekat KPU Provinsi Jawa Timur akan mengadakan rakor untuk div. teknis berbarengan dengan divisi logistik”, ujar Gogot Cahyo Baskoro, Div. Teknis KPU Provinsi Jawa Timur. “Saat ini RUU Pemilu masih dalam proses pengesahan oleh presiden, dan ada beberapa hal dalam RUU Pemilu yangg perlu diedit ulang” tambahnya.

Ruang lingkup kerja div. Teknis di KPU meliputi: Penentuan alokasi dapil dan jumlah kursi, untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sudah ditentukan, sedangkan untuk Kabupaten/Kota diputuskan oleh KPU. Tiap dapil 3-12 kursi per dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota. Mulai desember 2017 sampai mei 2018 merupakan tahapan penentuan alokasi dapil dan jumlah kursi. Pada saat pelaksanaannya nanti perlu dilakukan dg uji publik.

Dalam rakor juga disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota perlu lebih pro aktif untuk mencari data-data kependudukan dan data lainnya yg berkaitan. Prinsip-prinsip dalam alokasi dapil antara lain: kesetaraan suara, ketaatan pd sistem pemilu dg jumlah kursi yg banyak, Proporsionalitas, jumlah kursi dan jumlah penduduk, Integralitas wilayah, aspek hubungan wilayah dlm 1 dapil, kohesifitas, aspek historis, dan Kesinambungan.

Untuk tahapan pencalonan Pencalonan relatif tidak ada norma baru dlm RUU Pemilu. Yang paling penting penyelenggara harus paham mengenai teknis pencalonan. Begitu juga dengan verifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yg ada. Proses verifikasi lebih pada proses pengadministrasian. Tentangg persyaratan calon, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, BNN, IDI, HIMSI dll.

Ada irisan tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2018. Disitu diatur bahwa usia KPPS sampai PPK adalah minimal 17 tahun.  Ini tantangan untuk KPU sebagai penyelenggara, karena kalau PPK usianya masih sangat muda dan berhadapan dengan saksi dan Panwas yg lebih tua. Termasuk problem disebut cakap hukum setelah 21 tahun. “Itu secara umum yang dibahas dalam rakor, dan lebih detail akan saya sampaikan di rakor divisi teknis” jelas Gogot. (Zb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *