SUMENEP, kpud-sumenepkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor)  bersama KPU RI dan KPU Provinsi terkait dengan Pilkada Serentak 2020. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Sahid, Jogyakarta dari tanggal 21-25 agustus 2019.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Arief Budiman, Komisioner KPU RI serta Sekjen KPU RI. Sedangkan  dari KPU Jatim hadir juga Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Miftahur Rozak.

Adapun dari KPU Sumenep hadir langsung Ketua KPU Sumenep A. Warits, Komisioner KPU Sumenep Divisi Perencanaan dan Data Syaifurrahman, dan Sekretaris KPU Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, beserta 2 orang staf kesekretariatan KPU Sumenep.

Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan, ditemukan potensi keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan pilkada 2020 mendatang. Alasannya ada sejumlah daerah yang hingga kini belum siap. Padahal, sebelumnya KPU menyatakan penandatanganan NPHD di jadwalkan paling lambat 1 Oktober 2019.

“Dari rakor ini potensi itu ada (keterlambatan pencairan NPHD) di beberapa daerah, sebetulnya sudah siap, sudah membahas, tapi banyak daerah melaporkan belum siap,” katanya, Jumat (23/8/2019).

Arief Budiman menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tentang mekanisme pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pencairan pertama dilakukan sebanyak 40 persen. Dan, Ketua KPU RI ini memastikan seluruh kebutuhan Pilkada di biayai. Ia meminta KPU di daerah segera bertemu dengan tim anggaran daerah pemerintah daerahuntuk membicarakan anggaran pilkada serentak 2020.

“Saya sampaikan tidak boleh ada tahapan pemilihan kepala daerah yang tidak bisa di biayai, karena kalau tidak bisa di biayai berarti tahapan itu nggak jalan,” ujarnya.

Arief Budiman juga meminta anggaran penyelenggara Pilkada Serentak 2020 segera di formulasikan sebab ada tahapan pilkada 2020 yang telah  di mulai akhir tahun ini.

“Ini sekaligus mengingatkan dari awal pada pemangku kepentingan agar bisa memformulasikan atau menetapkan anggaran penyelenggara pilkada tahun ini secepatnya, karena ada tahapan yang harus sudah di mulai tahun ini,” pungkasnya. (dek/raf)