insert : Tampak Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kabupaten SUmenep saat mengikuti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Resiko Secara Daring

SUMENEP, kpud-sumenepkab.go.id. Pelayanan Prima merupakan keharusan bagi seluruh instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. pun demikian bagi seluruh jajaran KPU dimanapun berada. Komisi Pemilhan Umum Provinsi Jawa Timur mengadakan pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Resiko dimana dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Timur menggandeng instansi lain yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, jumat (10/9/2021) .

Dalam sambutannya Sekretaris KPU Provinsi jawa Timur, Nanik Karsini menyampaikan agar seluruh peserta betul betul bisa memahami apa yang nanti disampaikan oleh narasumber dan bisa mempraktekkan di lapangan.

“Saya berharap agar nantinya pelayanan prima tidak hanya menjadi slogan, akan tetapi juga dipraktekkan oleh seluruh jajaran keluarga besar KPU baik komisioner maupun seluruh bagian kesekretariatan KPU,baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,” terang Nanik.

Sementara itu pemateri pertama dari pihak BPKP dengan mengambil materi Budaya Pelayanan Prima yaitu Tantawi Haris. disampaikan Haris bahwa Pelayanan Prima merupakan bagian dari revormasi birokrasi yang harus dilaksanakan, terutama oleh jajaran KPU.

Devinisi  pelayanan prima adalah “pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pengguna layanan” jelas Haris mengawali penyampaian materi. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh Haris diantaranya : budaya kerja, pentingnya waktu, indikator pelayanan prima, sasaran dan tujuan reformasi birokrasi 2020-2024, budaya pelayanan prima melalui media daring dan rencana aksi reformasi birokrasi di KPU tahun 2021. “Selama ini KPU khususnya KPU provinsi Jawa Timur sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan harapannya bisa diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten /kota yang lain,” tutup Haris.

Sementara pemateri kedua dengan mengambil materi Penerapan Manajemen Resiko disampaikan oleh Sugiarto. “manajemen resiko merupakan garis koordinasi yang harus dilakukan sebagai upaya agar suatu organisasi bisa berjalan sesuai rencana” jelas Sugiarto di awal penyampaian materi.

Seperti halnya pemateri sebelumnya Sugiarto juga menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan Penerapan manajemen resiko, yaitu good governance, tanggung jawab pimpinan instansi, hubungan SPIP dan manajemen resiko, insfrastruktur menejemen resiko, budaya resiko,membangun budaya resiko, serta proses manajemen resiko. terkait budaya resiko Sugainto menekankan pada eksekusi dilapangan. ” diharapkan agar slogan-slogan yang ada tidak hanya di tulisakan atau dipampangkan, akan tetapi benar-benar dilaksanakan” tutup Sugiarto.

Sementara itu sebagai penutup disampaikan oleh komisioner KPU provinsi Rochani. “Saya berharap agar budaya layanan prima harus terus menerus dilakukan sebagai budaya kerja, bukan hanya aturan normatif diatas kertas ” tutup Rochani. (Humas KPu Sumenep/Her)