kpud-sumenepkab.go.di – KPU kabupaten dan kota perlu mempersiapkan betul dan matang menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu perlu dikawal bersama dan jangan sampai ada dokumen yang kurang apalagi hilang. Hal itu diungkapkan Nurul Amalia, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, dalam sebuah kesempatan Raker Evaluasi Pengelolaan dan Kordinasi Penghapusan Logistik Pemilu Serentak 2019, di KPU Kabupeten Tuban, Selasa, (15/10/2019).

Menurut Nurul, komisioner dan sekretariat perlu terus bersinergi dalam upaya mempersiapkan kebutuhan pemeriksaan BPK itu, terutama terakait dengan data yang dibutuhkan dan juga laporan pelaksanaan pemilu 2019.

“Kemudian tidak kalah pentingnya adalah SPJ tenaga Adhoc pemilu 2019 terkait dengan penggunaan anggaran dan sebagainya, harus dipersiapkan dengan baik sesuai realisasinya,” kata komisioner yang membidangi data dan informasi.

Sementara terkait dengan Rakor tersebut, Ketua KPU Provinsi Jatim Choirul Anam bilang, dalam pengelolaan logistik perlu berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Karena dalam setiap proses pengelolaan logistik ada prosedurnya dan tidak bisa hanya dilihat dari substansi saja.

“Pengelolaan logistik itu akan sangat berdampak terhadap profesionalisme penyelenggara, sehingga dalam pengelolaannya harus hati-hati dan seksama,” katanya. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A. Warits dan Dewiyani, Bagian Keuangan KPU Sumenep. (raf)