KPU Gandeng KPI untuk Pemberitaan dan Penyiaran yang Berimbang

f9e8d6a2c0de578850a6a0895455ff07Keterangan Foto : Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Tina Talisa (kiri) dan Anggota Bawaslu RI, Daniel Zuchron (kaanan) dalam Talk Show “Pengaturan dan Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak” yang menjadi rangka acara Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indoonesia 2016.

Jakarta, kpu.go.id– Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa KPU memerlukan kerjasama dan peran serta dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengaturan pelaksanaan pemberitaan dan penyiaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.
Ferry menghimbau agar KPI baik ditingkat pusat dan daerah juga turut serta mendorong agar lembaga penyiaran elektronik seperti televisi dan radio untuk dapat turut serta dalam pengawalan proses pelaksanaan tahapan pilkada dengan memberikan porsi yang besar dalam penyiaran dan pemberitaan Pilkada.
 
“Jangan sampai ada media elektronik yang tidak memberikan porsi yang besar terhadap (penyiaran dan pemberitaan) pilkada,” ujar Ferry.

 
Hal tersebut Ferry sampaikan dihadapan para pimpinan KPI Pusat dan KPI Daerah saat hadir sebagai pembicara pada rapat Pimpinan KPI seluruh Indonesia, Rabu, (5/10) di Hotel Sartika Kota Bekasi, Jawa Barat.
 
Ferry menekankan bahwa prinsip utama yang harus dipatuhi oleh semua pihak  dalam konteks pemberitaan dan penyiaran  oleh media masa, baik cetak maupun elektronik ialah keadilan dan keberimbangan.
 
Namun begitu, Ferry mengatakan bahwa KPU menyadari terdapat wilayah-wilayah yang tidak dapat dimasuki apabila terdapat permasalahan ketidakberimbangan pemberitaan dan penyiaran.
 
“Kami tidak akan masuk ke ranah media elektronik, apabila terdapat masalah (ketidakberimbangan) disana, itu adalah wilayah KPI, wilayah kami (KPU) adalah pasangan calon, tim kampanye atau partai politik,” terang Ferry.
 
Ferry juga menyebutkan bahwa hal lain yang butuh mendapat pengawalan dan pencermatan terkait aktivitas kampanye ialah kemungkinan penayangan di luar iklan yang apa yang telah didesain oleh KPU. 
 
Ferry menegaskan bahwa penayangan iklan di media masa itu dilakukan oleh KPU dan dilaksanakan dalam rentang waktu 14 hari sebelum masa tenang menjelang hari pemungutan suara.
 
“Ketika ada pasangan calon, tim kampanye yang melakukan aktivitas iklan di TV, radio ataupun media elektronik lainnya  maka kena jerat pidana,” tambah Ferry. (ftq/red. FOTO KPU/ftq/Hupmas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *