KPU & BNN Jalin Kerjasama Cegah Penyahgunaan Narkoba

de238c4acde55e7edd40f93794c32c72Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro dan Ketua BNN RI, Komjen Pol. Budi Waseso berjabat tangan usai tandatangani nota kesepahaman Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Senin (3/10)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melalui Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro dan Ketua BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Waseso menjalin kerjasama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika), Senin (3/10).
 
Kerjasama yang dituangan dalam bentuk nota kesepahaman/MoU (Memorandum of Understanding) tersebut digelar di Kantor BNN RI, Jalan MT. Haryono Nomor 11, Jakarta.
 
Juri Ardiantoro mengatakan, dua tujuan utama dalam penandatanganan kerjasama tersebut antara lain untuk memastikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 bebas narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), serta mendorong kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih untuk berkomitmen melakukan pemberantasan narkotika di masing-masing daerah.
 
“Dalam rangka mencegah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi atau terbukti pengguna narkoba untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dan juga menitip pesan kepada mereka, kalau terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah seyogyanya menjadi pihak yang paling serius untuk memberantas narkoba di daerah masing-masing,” kata Juri.
 
Juri menambahkan, BNN dalam pelaksanaan Pilkada 2017 memiliki peran yang penting, karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa bakal pasangan calon (bapaslon) harus menyertakan dokumen bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN.
 
“Ada dua pengaturan dalam undang-undang pilkada yang sangat penting, dan pengaturan itu ada peran yang sangat penting dari BNN terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus bebas narkoba, dan itu harus diperiksa oleh BNN,” terang Juri.
 
Pada prosesnya, Juri menjelaskan, BNN akan melakukan serangkaian tes pemeriksaan kepada bapaslon untuk menyatakan bebas atau tidaknya yang bersangkutan dalam penggunaan narkotika.
 
Dari hasil pemeriksaan BNN tersebut, KPU akan menetapkan apakah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memenuhi syarat atau tidak sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 
“BNN hanya memeriksa dan kemudian menyatakan apa yang bersangkutan itu pengguna narkoba atau tidak. Dan nanti yang membuat keputusan seseorang itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah KPU,” papar Juri.
 
Juri melanjutkan, ada persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang calon kepala daerah, yakni mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, jika salah satu persyaratan itu tidak dimiliki oleh seorang calon, maka KPU berhak menyatakan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat.
 
“Jadi salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah itu adalah mampu secara jasmani dan rohani dan bebas narkoba. Nah tiga persyaratan ini kumulatif, salah satu dia tidak memenuhi syarat, maka oleh KPU akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” lanjut dia.
 
Sinergi Antar Lembaga
 
Dalam kesempatan tersebut Juri juga mengatakan bahwa, pada prinsipnya seluruh dokumen pencalonan bersifat terbuka bagi publik. Tetapi ada beberapa informasi yang oleh UU bersifat tertutup atau dikecualikan. Salah satu dokumen yang dikecualikan menurut UU adalah riwayat kesehatan seseorang.
 
“Pada prinsipnya seluruh dokumen pencalonan akan dibuka kepada umum. Itu pada prisipnya. Kecuali yang oleh undang-undang dikecualikan. Salah satunya data tentang kesehatan seseorang. Itu salah satu yang dikecualikan untuk bisa dibuka ke publik, kecuali melalui proses peradilan,” kata Juri.
 
Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU menaruh kepercayaan penuh kepada lembaga yang diberi amanah UU dalam melaksanakan tes kesehatan tersebut.
 
“KPU sudah mempercayakan kepada rumah sakit dan BNN untuk memeriksa seseorang, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat dari segi jasmani, rohani dan narkoba untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak. Begitu rumah sakit atau tim, termasuk didalamnya BNN menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka kita (KPU) nyatakan tidak memenuhi syarat,” terang dia.
 
Proses tersebut, menurut Juri merupakan suatu bentuk sinergitas antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan. “Ini adalah salah satu sinergi dan saling percaya antara dua institusi yang diberi tugas oleh negara,” sambung Juri.(rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *