DPR Dikhawatirkan Memaksa Ketentuan kepada KPU

Celup tinta

AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA

Petugas mencelupkan jari pemilih seusai memberikan suara di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi untuk pertama kalinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil khawatir terjadi pemaksaan ketentuan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu.

Pasalnya, dalam UU Pilkada hasil revisi, KPU maupun Bawaslu barus berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR dan pemerintah ketika menyusun peraturan.

“Satu sisi KPU ingin menyusun PKPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara tak tertutup kemungkinan ada makna atau ketentuan yang ingin dipaksakan oleh DPR dalam PKPU atau (peraturan) Bawaslu,” kata Fadli saat dihubungiKompas.com, Senin (6/6/2016).

Dalam Pasal 9 UU Pilkada, mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU dan membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum tersebut bersifat mengikat.

(baca: Ini Ketentuan Verifikasi KTP Dukungan untuk Calon Independen dalam UU Pilkada)

Adapun Pasal 22B disebutkan, penyusunan dan penetapan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Fadli khawatir, jika tidak ada kesepakatan dalam forum tersebut, hal itu akan menghambat tahapan Pilkada.

(baca: KPU Keberatan Masa Klarifikasi Pendukung Calon Perseorangan Hanya Tiga Hari)

“Itu akan menghambat tahapan atau pengaturan PKPU tidak sesuai dengan bagaimana KPU menerjemahkan aturan teknis yang ada di dalam pilkada itu,” ucap Fadli.

Menurut Fadli, revisi UU Pilkada tidak ideal. KPU dan Bawaslu tidak diberikan wewenang membuat peraturan sebagai penyelenggara pemilu.

“Komisi-komisi negara yang lain seperti Komisi Yudisial, KPK, dan lainnya lembaga-lembaga itu kan juga diberi wewenang oleh undang-undang yang mengatur mereka membuat peraturan, tapi tidak ada ketentuan harus melakukan konsultasi,” tutur Fadli.

KPU sebelumnya mengungkapkan akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. (baca: KPU Akan Ajak Bawaslu Uji Materi UU Pilkada ke MK)

KPU akan menguji materi terkait pasal yang dianggap merusak independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Gugatan akan didaftarkan setelah UU hasil revisi itu diberi nomor oleh pemerintah.

Kompas TVJika Ikut Pilkada, Anggota DPR “Kudu” Mundur

 Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Lutfy Mairizal Putra
Editor : Sandro Gatra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *