Penandatanganan Pakta Integritas KPU Kabupaten Sumenep

Menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif pada tahun 2014, Komisioner KPU Kabupaten Sumenep menandatangani Pakta Integritas yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumenep. Acara penandatanganan Pakta Integritas ini juga disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan, yakni Ketua Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Cabang GP Anshor, Ketua Cabang Muslimat NU, Ketua Cabang Fathayat, Ketua Cabang Nasyiatul Aisyah dan Ketua Cabang Aisyah.

Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Bapak Thoha Shamadi, ST, MH mengatakan bahwa tujuan Pakta Integritas adalah pernyataan komisioner KPU untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksaan pemilu mendatang, tetap akan berjalan jujur dan adil. KPU sendiri juga perlu dukungan moril dari organisasi masyarakat dan para tokoh masyarakat, supaya kegiatan pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Selain dalam pelaksanaannya, secara internal di KPU pun akan tetap dilaksanakan dengan profesional dengan tidak melakukan tindakan korupsi, baik di jajaran komisioner, sekretariat, maupun di tinggkat pengawas pemilu seperti PPK, PPS dan lain-lain.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 oleh Bapak Hidayat Andyanto, SH, M.Si selaku anggota KPU Kabupaten Sumenep. Beliau menjelaskan bahwa ada hal-hal baru yang terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 2012, yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 208 yaitu Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Di pasal 209 ayat(1) juga menyebutkan bahwa Partai Politik  Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi  DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.

Bapak Thoha Shamadi, ST, MH juga menambahkan bahwa dengan adanya perubahan undang-undang mengenai pemilihan legislatif tersebut, takutnya akan membawa implikasi terhadap masyarakat, sehingga pada jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif perlu diadakan sosialisasi semacam ini supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi konflik.

Setelah penjelasan selesai, ada masukan untuk KPU Kabupaten Sumenep dari ketua Nahdlatul Ulama Sumenep. Yaitu untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang bersifat lokal, proses pelaksanaan demokrasi khususnya di Kabupaten Sumenep harus dikawal dan dijaga bersama, baik oleh KPU maupun seluruh organisasi masyarakat yang ada di kabupaten Sumenep. (ath-KPU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *