Antisipasi Penghitungan Suara Selesai Pukul 04.00 Subuh, KPU Siapkan 2 Opsi

Jakarta, kpu.go.id – Mengantisipasi proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperkirakan akan memakan waktu sampai pukul 04.00 subuh pada perhelatan Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyiapkan dua opsi untuk mengatasi hal tersebut, Jumat (25/8).
 
Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, opsi pertama yang disiapkan ialah mengurangi rata-rata jumlah pemilih dalam satu TPS. Sehingga, waktu pembacaan hasil suara untuk masing-masing pemilu yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemunguran Suara (KPPS) dapat berkurang. 
 
“Kita mempunyai alternatif 350 pemilih per TPS, 400, dan 450. tapi implikasinya ke anggaran, karena semakin banyak jumlah TPS maka akan semakin besar juga anggarannya,” ujar  Pramono.
 
Alternatif kedua ialah menambah bilik suara dalam satu TPS. Diharapkan, pada saat bersamaan, para pemilih bisa lebih banyak menggunakan hak suaranya.
 
“Jadi dua alternatif ini yang kita tawarkan, untuk mengurangi beban teman-teman KPPS di tingkat bawah,” tambah Pramono.

 
Hal itu diungkapkan Pramono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (24/7), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
 
Senada dengan Pramono, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, Pihaknya masih akan menghitung penambahan tersebut yang nantinya akan berkonsekuensi pada logistik, pendirian TPS, honor, kotak suara, bilik suara dan lainnya.
 
“Perubahan seperti ini yang harus memahami tidak hanya parlemen, tapi penyedia anggaran dalam hal ini pemerintah juga harus memahami. Karena penambahan jumlah TPS akan konsekuensi luar biasa seperti logistik,” kata Arief.
 
“Kami kan juga harus pertimbangkan betul prinsip efektif dan efisien. Keterlibatan orang makin banyak, melakukan rekrutmen dalam jumlah banyak juga tidak mudah. Biaya pelatihan mereka juga harus ditambah,” sambungnya.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, pihaknya mendukung dengan opsi yang tengah disiapkan oleh KPU tersebut. Ia beranggapan, penambahan TPS dan bilik suara merupakan langkah progresif. 
 
“Jangan sampai subuh-lah menghitung itu, saya kira itu langkah progresif kalau menambah bilik suara dan jumlah TPS. Berimplikasi ke penambahan biaya, ya apa boleh buat. Dari pada kita menghitung sampai jam 4 subuh,” ujarnya. (ook/ed. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *