KABIRO SDM JELASKAN KONTEN SIPP

berita1108part2-1024x706Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (SDM KPU RI), Luck Firnandy Majanto Menyampaikan Materi pada Bimtek SIPP KPU Jatim

 

Surabaya, kpujatim.go.id- Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (SDM KPU RI), Luck Firnandy Majanto dalam materinya pada bimtek SIPP jelaskan 4 konten Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu kepada peserta.

“Di dalam media informasi penyelenggara pemilu ini terdiri dari aplikasi data komisioner dan badan adhoc, aplikasi data PNS, aplikasi presensi dan kinerja, serta regulasi dan panduan,” tutur Lucky (10/8/2016).

Aplikasi data komisioner dan badan adhoc, mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan data komisioner dan badan adhoc serta menyediakan basis data, akses data dan informasi sehingga aplikasi ini mendukung pengambilan keputusan. Lalu aplikasi data PNS, sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan kepegawaian, baik itu berupa biodata pegawai, data riwayat kepegawaian seperti riwayat pendidikan, fungsional, struktural, diklat, pangkat, penghargaan, sertifikasi, serta menyediakan akses data dan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian. Selanjutnya, aplikasi presensi dan kinerja. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengolahan data kehadiran secara online dan sasaran kinerja pegawai online, yang tujuannya untuk membangun kedisiplinan aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi. Sedangkan regulasi dan panduan menghadirkan kumpulan regulasi-regulasi dan panduan-panduan terkait kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia.

Diantara keempat konten ini, menurut Biro SDM ada satu konten penting yang sebelumnya seringkali kurang diperhatikan. Yaitu aplikasi komisioner dan badan adhoc. “Dalam evaluasi pilpres, pileg maupun pilkada kemarin data badan adhoc menjadi salah satu hal yang mendapatkan evaluasi. Anggota badan adhoc yang seringkali hanya melibatkan orang-orang itu saja atau sedikit mengalami perubahan anggotanya terjadi karena Kita tidak memiliki data secara lengkap dan tercatat dengan baik mengenai badan adhoc,” jelas Lucky dalam paparannya.

(AACS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *