Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Keterangan Foto : sosialisasi dan ujicoba aplikasi Sipol Tahap III, Jumat (15/9) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Partai politik (parpol) yang hendak menjadi peserta pemilu 2019, diwajibkan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran tersebut juga disertai dokumen-dokumen persyaratan dan sebagian besar dokumen diinput juga melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Aplikasi Sipol yang didukung Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini adalah alat bantu pendaftaran parpol, sehingga akan turut menentukan pemenuhan syarat pendaftaran parpol yang hendak menjadi peserta pemilu 2019.

Input data tersebut dilakukan parpol sebelum mendaftar dan hasilnya akan diprint dalam proses pendaftaran. Untuk itu, penggunaan Sipol ini menjadi wajib bagi parpol yang mendaftar calon peserta pemilu 2019, karena dokumen persyaratan pendaftaran diperoleh dari print-out hasil input data di Sipol tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari saat membuka kegiatan sosialisasi dan ujicoba aplikasi Sipol Tahap III, Jumat (15/9) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Read more

KPU SUMENEP JADI NARASUMBER DIALOG INTERAKTIF RRI SUMENEP

Foto: Abd Hadi (baju biru) Pada Saat Dialog Interaktif Di RRI Sumenep (14/9)

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Memasuki tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep diundang oleh RRI Sumenep dengan undangan nomor: S.452/RRI-SMP/X/2017 untuk menjadi narasumber dialog interaktif pada pagi hari ini pukul 10.00 s/d 11.oo WIB di Kantor RRI Sumenep.

Dialog interaktif yang diselenggarakan oleh RRI Sumenep ini digelar dengan topik “Sumenep Siap Sukseskan Pilkada Jatim 2018”. Narasumber pada kegiatan dialog interaktif ini terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Sumenep.

Yang menjadi narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pecdatatan Sipil yaitu Imam Subekti selaku Kabid Pengelola Informasi Kependudukan, sedangkan dari  KPU Kabupaten Sumenep adalah Abd. Hadi, anggota divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Dalam acara ini Abd. Hadi menyampaikan beberapa hal mengenai materi pendidikan politik termasuk kesiapan KPU Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. (Ad)

Pendaftaran Parpol 2019 Dilakukan Secara Sentralistik

Kupang, kpu.go.id – Jelang tahapan Pemilu 2019 khususnya pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari menyebutkan, pendaftaran parpol 2019 prinsipnya dilakukan secara sentralistik. Nantinya, pengurus parpol tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU.
 
“Pada dasarnya, semua parpol yg berkehendak menjadi peserta pemilu hukumnya wajib mendaftar ke KPU. Mekanismenya ialah menyerahkan dokumen pendaftaran yang ditanda tangani ketua dan sekretaris jenderal (sekjen) parpol atau sebutan lain kepada KPU RI,” ujar Hasyim.
 
Saat pengurus parpol tingkat pusat mendaftar ke KPU RI, di saat yang sama, pengurus parpol tingkat kabupaten/kota menyerahkan dokumen data anggota kepada KPU di level yang sama. Pada saat itu, KPU Kabupaten/Kota akan menerima data anggota berupa fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik. 
 
“KPU provinsi pada proses ini tidak menerima berkas atau dokumen apapun dari paprol. KPU provinsi dalam rancangan Peraturan KPU soal verifikasi parpol, hanya menjalankan supervisi dan monitoring. Quality control dijalankan oleh Provinsi terhadap KPU Kabupaten/kota”, jelas Hasyim.

Read more

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang PAW

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Selasa (12/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan  Ralat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6  Tahun 2017 yang sebelumnya telah dilakukan pengunggahan di laman JDIH KPU pada tanggal 4 September 2017. PKPU Nomor 6 Tahun 2017 memuat aturan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. klik disini

« Older Entries Recent Entries »