KPU SUMENEP SOSIALISASIKAN PKPU NO 23 TAHUN 2018 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU 2019

Insert : Tampak Komisioner KPU Sumenep A. Zubaidi S. HI (depan) dalam pemaparannya

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Sosialisasi PKPU No 23 Tahun 2018 yang telah dirubah menjadi PKPU NO 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Tahun  2019,  ke Pemangku Kepentingan Kabupaten Sumenep, bertempat di Hotel Utami Lt 2 Sumenep, Rabu siang 14/9/18. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sumenep, yang di wakili oleh Komisioner A. Zubaidi S. HI. Hadir juga Komisioner KPU Abd Hadi, Divisi Sosialisasi dan SDM, Malik Mustafa Divisi Teknis, Dr H. Rahbini Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Sumenep, dari pihak Kepolisian, TNI, serta Perwakilan dari masing-masing Parpol dan OKP.

Dalam sambutannya, A. Zubaidi mengatakan,” PKPU Nomor 28 merupakan perubahan dari PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019. A.Zubaidi selanjutnya memberikan informasi, bahwa tahapan Kampanye Pemilu 2019 akan dimulai dari tanggal 23 September 2018. “InsyaAllah mulai tanggal 23 September, menurut tahapan, Partai Politik dan Kandidat sudah bisa melaksanakan Kampanye. Untuk tahapan Kampanye,Materi, bentuk Kampanye serta ukuran dan bahan alat peraga Kampanye diatur oleh PKPU,” Ungkapnya. Read more

KPU SUMENEP: PARPOL SEGERA MENYETOR LAPORAN DANA KAMPANYE

Insert: Komisioner KPU A Zubaidi S. HI saat wawancara dengan media

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta agar semua partai politik (Parpol) di Kabupaten Sumenep untuk segera menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Rabu (19/09/18)

Penyetoran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut dilakukan terakhir sampai tanggal 23 September 2018 atau H-1 masa kampanye di mulai. Apabila tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut, maka Parpol terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kabupaten Sumenep, A. Zubaidi menjelaskan bahwa hingga sampai saat ini masih belum ada parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Konsekuensinya bila parpol tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK, maka akan dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye tersebut nantinya tercatat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), laporan penerimaan atau sumbangan bila sudah ada, laporan pengeluaran bila sudah ada, dan juga termasuk penerimaan sumbangan dari Caleg.

“Parpol buka rekening khusus untuk dana kampanye, rekeningnya satu saja. Kalau ada yang mau nyumbang, disampaikan ke parpol lewat rekening parpol, baru ke Caleg,” terangnya.

Zubaidi menambahkan bahwa caleg tidak wajib membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu telah diatur besaran sumbangan yang diperbolehkan untuk parpol.

“Ada aturan jelas terkait besaran sumbangan, Sumbangan perseorangan untuk parpol maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga atau kelompok maksimal Rp 25 miliar,” tegasnya. (zw)

KPU GOES TO SCHOOL

Insert : Tampak Komisioner KPU Sumenep Divisi Sosialisasi Abdul Hadi M.Pd saat mengisi acara

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan Sosialisasi Pemilu 2019, Guna meningkatkan Partisipasi Pemilih terutama Pemilih Pemula. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep melaksanakan  Goes To School ke Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumenep, Sabtu (25/18).

Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Sumenep mengatakan,” Partisipasi Pemilih adalah hal yang penting dalam Pemilihan Umum, Umur di atas 17 tahun sudah mempuyai Hak Pilih. Abdul Hadi selaku pemateri menghimbau,” agar Pemilih tidak tergoda dengan iming-iming uang dari Pasangan Calon. Pemilih harus menjadi Pemilih yang Cerdas. Read more

GELAR RAPAT PLENO TERBUKA, KPU JATIM LAKSANAKAN REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN DPD RI

Jajaran Komisioner KPU Jawa Timur Periode 2014-2019

Surabaya, kpujatim.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat pleno terbuka, di Hotel Elmi Surabaya, Sabtu (18/8). Rapat pleno dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Tahun 2019, Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh tujuh orang komisioner KPU Jatim, juga dihadiri oleh bakal calon DPD RI atau pihak penghubung (LO) yang mewakili sebanyak 31 orang. Hadir pula perwakilan dari komisioner dari 38 KPU Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat membuka acara rapat pleno menegaskan bahwa syarat dukungan menjadi syarat pokok dalam pendaftaran bakal calon DPD. Dia menyebutkan, bukan hanya menyangkut syarat calon tetapi menyangkut persyaratan calonnya,  dimana telah dilalui beberapa kali proses perbaikan.

Dia menerangkan, dalam proses awal ada sebanyak 46 orang bakal calon yang memasukkan data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Berikutnya, pada proses penerimaan hanya sejumlah 43 orang bakal calon yang menyerahkan syarat dukungan. Lalu, melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta perbaikan ada sebanyak 31 orang bakal calon.

“Hasilnya untuk yang 9 calon MS (Memenuhi Syarat) dan 22 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Kemudian setelah dilakukan proses perbaikan kedua, hasilnya 20 calon yang memperbaiki dan 2 calon tidak melakukan perbaikan,” ujarnya.

Jadi berdasarkan hasil akhir verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan ada 29 orang bakal calon yang Memenuhi Syarat. Yakni, Syaiful Ismail, A. Agus Patminto, Abdul Qadir Amir Hartono, Achmad Nurul Ilmi, Achmad Rusyad Manfaluti, Adilla Azis, Alfa Isnaeni, Andi Yuwono, Ahmad Mujahid Ansori, Ahmad Nawardi, Enrico W.R. Tambunan, Evi Zainal Abidin, Emilia Contessa, Fairouz Huda, Fatihul Faizun, Harbiah Salahuddin, Imam khodri, AA La Nyalla Mahmud Mattaliti, Mashudi, Misbahul Munir, Mohammad Trijanto, Muhamad Koderi, Nadjib Hamid, Pudjo Basuki, Purwo Ali, Sonhadji Zainudin, Suhandoyo, Supriasto,  dan Zaiful Anam. Dan bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat adalah Aziz Hermanto dan Rachmat Harsono.

Pria yang akrab dipanggil Eko ini menambahkan pula, para bakal calon DPD RI yang memenuhi syarat selanjutnya akan diundang kembali untuk penyampaian berita acara kepada Calon DPD. Tahapan selanjutnya adalah proses kelengkapan sebagai proses pendaftaran peserta pemilu tahun 2019.

“Kami juga masih memberikan beberapa catatan untuk bakal calon, dalam pencalonan DPR RI di Dapil Jawa Timur,” pungkasnya.

DUA ANGGOTA KPU JATIM YANG BARU TERPILIH, HARI INI DILANTIK KPU RI

insert : Dua Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur yang baru (berbaju hitam)

Surabaya, kpujatim.go.id– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan dua anggota KPU Jawa Timur (KPU Jatim) periode 2014 – 2019 (Penambahan). Kedua Komisioner tambahan tersebut, diagendakan bakal dilantik dan diambil sumpah jabatannya di kantor KPU RI Jakarta, Kamis (16/8) pukul 16.00 WIB.

Adapun kedua Anggota KPU Jatim hasil penambahan yang ditetapkan berdasar surat KPU RI nomor 894/PP.06-Pu/05/VIII/2018 tersebut yakni Rochani, S.Pi, M.P dan Insan Qoriawan, S.Si. Keduanya sudah dipastikan berada di Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan.

Rochani sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPU Kota Batu, sedangkan Insan Qoriawan sendiri merupakan anggota KPU Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, dua orang lainnya masuk dalam daftar cadangan yakni, Athoillah asal Kabupaten Jombang (urut 3) dan Agus Edi Winarto asal Kabupaten Kediri (urut 4).

Kabag Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Jatim, Suharto, menyatakan untuk dua orang Komisioner KPU Jatim yang penambahan sudah diumumkan sejak Rabu (15/8) malam. Selanjutnya, keduanya akan dipanggil oleh KPU RI untuk mengikuti prosesi pelantikan.

“Informasi yang masuk, untuk dua Komisioner yang baru dari hasil penambahan akan dilantik hari ini di Jakarta pukul 16.00 WIB,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Totok ini menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan sarana atau tempat dan ruangan bagi dua Komisioner yang baru tersebut. Sebanyak dua ruangan sudah disiapkan yang selanjutnya, akan dipakai atau ditempati oleh komisioner yang baru guna menunjang kinerja yang maksimal.

“Untuk ruangan kantor kedua Komisioner yang baru sudah Kami siapkan, tinggal nanti bisa langsung masuk dan dipakai saja kalau sudah mulai ngantor,” pungkasnya.

« Older Entries Recent Entries »