KPU SUMENEP IKUTI WORKSHOP DI SURABAYA

Foto: Nasarumber Workshop

Surabaya, kpud-sumenepkab.go.id – Kamis (20/7/17). Untuk memberikan layanan yang baik dan nyaman kepada pemilih, Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis dan Divisi Perencanaan dan Data mengikuti workshop formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas, yang merupakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Tidak ada manusia yg dilahirkan ke dunia dalam keadaan bisa memilih, mereka adalah ciptaan tuhan yang sempurna, apakan normal atau lahir dlam kondisi disabilitas ata difabel. Sebagai manusia ciptaan tuhan disabilitas memiliki hak-hak sipil dan politik yang sama dan dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian KPU bertekat untuk memberikan akses dan layanan yang mudah,aman dan nyaman serta maksimal  bagi penyandang disabilitas. Mulai dari perlengkapan alat bantu, akses ke TPS dan pendirian TPS yang inklusif yang mudah diakses oleh semua pemilih tanpa terkecuali.
Disamping itu KPU akan melakukan pendidikan pemilih untuk memberikan pemahaman dan paradigma yg sama tentang disabilitas, sesuai denga prinsip umun dalam pemilihan umum. (rbn)

Quo Vadis RUU Pemilu

kpu.go.id – PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya selesai dibahas di tingkat pansus. Ada tiga hasil penting yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Satu di antaranya membawa lima paket isu krusial RUU Pemilu ke sidang paripurna pada Kamis, 20 Juli, untuk diambil keputusan.

Dalam lima paket isu yang ditawarkan, semua fraksi setuju soal sistem pemilu harus terbuka. Hanya, perbedaan signifikan terlihat pada poin ambang batas syarat pencapresan (presidential threshold ) , ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold ) , alokasi kursi per dapil, dan metode konversi suara.

Sejak awal konfigurasi kekuatan politik di Senayan terbelah menyikapi isu krusial ini. Apakah ambang batas minimum syarat pencapresan 20-25%, 10-15%, atau tanpa ambang batas (0%). Sementara usulan soal ambang batas parlementer ada perbedaan mencolok, masih stabil di kisaran 3,5%, 4%, dan atau 5%.

Sedangkan soal metode konversi suara menawarkan dua alternatif yakni quota hare atau saint lague  murni. Begitu pun tentang alokasi kursi per dapil, opsinya di seputar 3-10% atau 3-8%. Tak ada perbedaan yang sangat menonjol. Read more

KPU SUMENEP ; SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERBASIS KULTUR

Foto: Rumah Pintar Pemilu Sultan Abdurrahman; Salah Satu Sarana Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id. Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan kata kunci utama dalam pemilih. Pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab merupakan idaman dalam proses pemilu.sehingga output dari pesta demokrasi tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang mampu mengemban amanat rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menanamkan dan mendidik pemilih sebagai ujung tombak kedaulatan rakyat, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kultur, sesuai dengan denyut nadi tradisi dan budaya masyarakat setempat (sociocultur surrounding), sehingga masyarakat mudah memahami dan mengerti tentang pemilu dan seluk beluk demokrasi secara holistic dan menyenangkan. (Rbn) 

KPU SUMENEP ; KPU SUMENEP SIAP MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA PADA PILGUB 2018

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id. Untuk menjamin hak konstitusional warga sebagai pemilih pada Pilgub Jatim 2018, Komisioner KPU Sumenep dalam hal ini Divisi Perencanaan dan Data mengikuti rapat korrdinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur di Blitar, selama dua hari ( 14-15 Juli 2017)

Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa warga terdaftar sebagai pemilih, secara valid, akuntabel dan betul-betul mutakhir, sehingga hak konstisionalnya sebagai warga Negara untuk ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan Gubernur 2018 benar-benar terjamin, tutur Rahbini yang membidangi divisi perencanaan dan data KPU Sumenep sekaligus doktor lulusan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarya ini. Masukan dan laporan dari para stakeholder dan para pengambil kebijakan di Sumenep sangat diharapkan, baik warga yang pindah domisili, alih status, perubahan identitas kependudukan,dan warga yang sudah meninggal serta pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun pada hari pencoblosan di pilgub Jatim 2018 nanti. hal ini sangat diharapkan untuk menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, valid, akuntabel dan mutakhir.ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara untuk mengawal proses demokrasi yang baik dan substansial, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar menentukan titik labuhnya, memulai proses pemilu

Dalam rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini komisisoner KPU divisi perencanaan dan data juga didampingi oleh operator sidalih, yang dibimtek secara intensif sebagai operator provesional dalam mengoperasikan sidalih, sehingga data pemilih di Sumenep betul-betul terjaga dengan baik,dan validitasnya terjamin. (Rbn)

KPU SUMENEP ; ARAHAN KPU JAWA TIMUR KEPADA KPU KABUPATEN / KOTA SE JAWA TIMUR

Foto: Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih di Blitar 

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id. Dari hasil Rakor di Blitar tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh KPU JAWA TIMUR ujar Warits, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan arahan ketua KPU RI bahwa ditahun anggaran 2017 kita akan mengupayakan agar hasil pemerikasaan BPK dari status WDP menjadi WTP oleh karena itu pentausahaan keuangan harus terus ditingkatkan kualitasnya.

2. Serapan anggaran harus maksimal dengan kegiatan yang riil dan bermanfaat. Ini akan menjadi dasar KPU RI dalam merumuskan kebijakan.

3. Untuk Kabupaten/kota yang akan menyelengarakan PILKADA agar secepatnya menyelesaikan langkah yang tepat dalam memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran.

Oleh karena itu arahan yang telah diberikan akan kami laksanakan semaksimal mungkin tutup Warits. (Wr)

« Older Entries Recent Entries »