MENGENAL SOSOK ABD. RAHEM, ANGGOTA PPK GAPURA DIVISI MUTARLIH

Gapura, kpud-sumenepkab.go.id – Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Gapura sudah pasti tak asing dengan laki-laki muda ini. Selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 berlangsung, anggota PPS 17 desa di kecamatan yang terletak di timur Kota Sumenep tersebut, akan sering berjumpa dan berbicara dengannya. Entah berbicara urusan tahapan Pilgub Jatim secara umum, hal-hal teknis terkait pilkada 17 Juni mendatang, dan terutama koordinasi dengannya berkaitan dengan data pemilih di Kecamatan Gapura.

Lelaki ini adalah Abd. Rahem atau lebih dikenal dengan sapaan Rahem. Ia adalah salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gapura yang membidangi tentang pemutakhiran data pemilih.

Ketua PPK Gapura, Syaiful Anwar melakukan bincang-bincang khusus dengan salah satu anggotanya yang murah senyum ini. Bincang-bincang berlangsung di teras kantor PPK Gapura di Jln. Raya Gapura, Paloloan, Gapura Sumenep (1/1). Bincang-bincang tersebut membahas seputar profil laki-laki yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar, Sumenep, pada tahun 1988 ini. 

Menjadi penyelengara pemilihan (anggota PPK Gapura, red.) adalah lompatan besar dalam hidup Rahem. Seorang sarjana strata satu (S1) lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang diraihnya pada tahun 2015 ini, tak pernah menyangka akan terlibat dalam penyelenggara pemilihan. Diakui sendiri olehnya, ia tak pernah punya pengalaman kepemiluan sebelumnya.

“Pemilu negara belum. Kalau pemilu di miniatur negara (negara kecil/pemilu di kampus, red.) sudah,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut. Lalu, pemuda yang menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sumenep ini, menyampaikan harapannya terkait Pilgub Jatim 2018, “Saya berharap, semua orang di Kecamatan Gapura yang memenuhi syarat untuk memilih, terjamin hak pilihnya. Karena hal itu adalah hak mendasar yang harus dipenuhi. Satu orang saja tak terdata padahal menenuhi syarat untuk memilih, kita sama saja dengan merampas hak konstitusional seorang warga negara yang dilindungi undang-undang. Hal semacam ini jangan sampai terjadi,” kata warga Desa Banjar Timur yang menempuh pendidikan dasar dan menengah di Pondok Pesantren Al-In’am, Gapura, itu.

Demikian perbincangan singkat yang dilakukan ketua PPK Gapura dengan anggotanya divisi Mutarlih. Perbincangan harus diakhiri karena Rahem, anggota PPK Gapura divisi Mutarlih itu, mesti melayani PPS se-Kecamatan Gapura bidang pendataan yang datang silih berganti ke kantor PPK Gapura untuk melakukan koordinasi dengannya terkait pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih pemula di 17 desa di Kecamatan Gapura. (AQ–PPK Gapura)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *