KPU Sumenep Minta Anggaran Transportasi Antar-Pulau Pada Pilkada Jatim

         Para komisioner KPU Jatim memimpin jalannya pertemuan dengan jajaran KPU kota/kabupaten pada pertemuan bertajuk “Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur”, Rabu (19/4/2017). di gedung KPUD Jatim.

 

SURYA.co.id | SURABAYA – Transportasi pada pilkada 2018 mendatang menjadi satu di antara pos Rencana Anggaran Belanja (RAB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim.

Satu di antaranya adalah untuk KPU Kabupaten Sumenep yang meminta adanya kemudahan transportasi dalam mengakses beberapa pulau terpencil di kabupaten tersebut.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi KPU Jatim dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota di Jatim, Rabu (19/4/2017). Pada rapat yang berlangsung di gedung KPU Jatim ini, KPU Sumenep mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk mengakses daerah yang berada di daerah.

“Kami kesulitan untuk menjangkau beberapa pulau di Sumenep,” ujar ketua KPU Sumenep, Abdul Warits di hadapan komisioner KPU yang memimpin jalannya pertemuan bertajuk “Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur” tersebut.

Di tempat terpisah, Warits menjelaskan kepada Surya, bahwa Sumenep terdiri dari 27 kecamatan yang berada sembilan pulau. Empat pulau di antaranya, Arjasa, Kangayan, Sapaken, dan Masalembu berada sangat jauh dari Sumenep. Bahkan, untuk menjangkau Masalembu, diperlukan waktu sekitar sehari semalam dengan melalui perjalanan laut.

Meskipun tergolong pelosok, potensi keiikutsetaan pemilih di beberapa kecamatan tersebut cukup tinggi. Menurut Warits jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. “Untuk Pilkada di 2015 lalu jumlah keikutsertaan pemilih di atas 70 persen,” kata Warits.

Warits pun mengusulkan, bahwa perlu dibuat sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa pulau tersebut untuk mempermudah jalannya koordinasi.

“Selama ini, kalau petugas kecamatan harus ke kabupaten mereka minimal melonggarkan waktu selama satu minggu. Sebab, feri yang menyeberangkan mereka minimal adanya seminggu sekali,” ujarnya.

“Sehingga, saya mengusulkan adanya pembuatan semacam UPT. Kalau di dinas pendidikan bisa disebut UPT,” kata Warits.

Di sisi lain, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyebut bahwa tak mungkin akan ada UPT di bawah KPU Kabupaten. Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, pihaknya akan mencari solusi lain.

“Kalau berdasarkan peraturan, tak mungkin bisa dibuat UPT di bawah KPU. Sehingga, untuk masalah teknis seperti itu, akan dibicarakan secara khusus saja,” kata Eko di hadapan peserta rapat.

 

KPU Jatim Sewa Helikopter Untuk Jangkau Daerah Terpencil

Para komisioner KPU Jatim memimpin jalannya pertemuan dengan jajaran KPU kota/kabupaten pada pertemuan bertajuk “Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur”, Rabu (19/4/2017). di gedung KPUD Jatim.

 

SURYA.co.id | SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menyiapkan sejumlah alternatif angkutan untuk mempermudah jalannya transportasi antarpulau. Di antaranya dengan menyiapkan helikopter.

Menurut Komisioner KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, pihaknya telah menyiapkan helikopter untuk transportasi antar pulau. Khususnya ke kabupaten Sumenep.

Namun, Dewita menyebut bahwa penggunaan helikopter tersebut hanya akan dilakukan pada kebutuhan mendesak. “Misalnya ketika ombak sedang tinggi sehingga kapal tidak berangkat,” katanya kepada Surya.

Anggaran yang direncanakan untuk sewa helikopter ini pun cukup besar. Yakni, sekitar Rp900 juta. Anggaran ini digunakan untuk sepuluh kali perjalanan pulang pergi.

“Anggaran ini sekali lagi hanya digunakan ketika dibutuhkan saja. Kami berharap pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan alam,” pungkasnya.

Ketua KPU Sumenep, Abdul Warits menjelaskan kepada Surya, bahwa Sumenep terdiri dari 27 kecamatan yang berada sembilan pulau. Empat pulau di antaranya, Arjasa, Kangayan, Sapaken, dan Masalembu berada sangat jauh dari Sumenep. Bahkan, untuk menjangkau Masalembu, diperlukan waktu sekitar sehari semalam dengan melalui perjalanan laut.

 

RUU Pemilu: Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Bulan April 2019

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Senin (7/4) di Gedung DPR RI.

RDP ini dilaksanakan untuk mendengarkan konsep yang disusun Kemendagri sebagai representasi pemerintah dalam RUU tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A. Temenggung yang mewakili Kemendagri mengungkapkan penyusunan konsep RUU ini tetap berpegang pada arahan dari Pansus RUU.

“Ada tiga hal penting dalam penyusunan konsep RUU ini, yaitu akhir proses menjadi patokan waktu tahapan, yaitu pelantikan presiden dan legisatif dari pusat hingga daerah, kemudian masa kampanye menjadi hanya enam bulan, dan hari pemungutan suara pada bulan April 2019, bisa tanggal 13, 17, atau 19 April 2019,” tutur Yuswandi.

Yuswandi juga menjelaskan konsep ini distrukturkan dalam 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, mulai dari perencanaan, program dan anggaran, pembentukan organisasi, penyusunan peraturan dan keputusan. Khusus untuk daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota diserahkan kepada KPU, sedangkan dapil pusat dan provinsi menjadi lampiran dalam UU.

Kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, tambah Yuswandi, yang base datanya menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. KPU diberikan waktu 16 bulan sebelum hari H, yaitu mulai sekitar bulan Desember 2017.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan pemilu, dimulai dari pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu mulai bulan Oktober 2017, pengajuan calon anggota legislatif bulan Mei 2018, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden bulan Agustus 2018. Rekapitulasi pemungutan suara tidak lagi melalui PPS dan PPK, tetapi dari TPS langsung ke kabupaten/kota.

Untuk tahapan penyelesaian sengketa pemilu, diharapkan bisa selesai Juni 2019. Pelantikan legislatif dijadwalkan tanggal 1 Oktober 2019 dan pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap UU ini didesain untuk jangka waktu yang lebih lama, untuk itu tanggal hari pelaksanaan pemungutan suara sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam UU. KPU juga berharap penyusunan RUU ini bisa selesai akhir bulan April 2017, sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang harus dipadatkan jadwalnya, seperti verifikasi parpol, pencalonan, dan kampanye.

“Apabila RUU ini nanti disyahkan, kami mempersiapkan rencana tahapan, mulai dari koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan pemerintah, sosialisasi UU dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan, serta rekruitment penyelenggara pemilu di daerah,” ujar Arief yang pada 12 April 2017 yang lalu terpilih menjadi Ketua KPU RI 2017-2022.

Arief juga menjelaskan ada beberapa hal yang tidak bisa di Peraturan KPU, misalnya calon berhalangan tetap sebelum hari H, karena ini mempengaruhi pengadaan logistik. Kemudian apabila ada calon tunggal untuk presiden dan wakil presiden, pasangan calon berhalangan tetap pada saat kampanye, juga pada putaran kedua.

Terkait proses di Mahkamah Konstitusi (MK), Arief juga mengusulkan proses 45 hari di MK menjadi 20 hari saja, meskipun itu juga berpotensi melewati Akhir Masa Jabatan (AMJ), karena apabila ada putusan sela yang meminta KPU untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengingat PSU bisa memakan waktu 60 hari.

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Pemilu Rambe Kamarul Zaman mengharapkan pada bulan Mei 2017 RUU ini sudah bisa disyahkan. Menurut Rambe, prinsip serentak itu adalah hari pemungutan suara, namun untuk pelaksanaan kampanye legislatif dan presiden bisa beda waktu, sehingga masyarakat bisa lebih fokus. (Arf/red. Foto KPU/Ieam/Humas)

Anggaran Pilkada Jatim Rp 817 Miliar Ditargetkan Cair Agustus 2017

         Komisioner KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta (kiri) saat memberikan penjelasan di hadapan mahasiswa Unair pada pertemuan di Gedung KPU Jatim pada diskusi soal anggaran pilkada, Kamis (13/4/2017)

SURYA.co.id | SURABAYA – Pasca disetujuinya besaran anggaran yang akan digunakan pada Pilkada mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menargetkan dapat mencairkan anggaran pada Agustus mendatang. Saat itu juga menjadi waktu tahapan Pilkada 2018 dimulai.

Hal ini diutarakan oleh Komisioner KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, Sp MSi.

Menurutnya, pada bulan tersebut KPU Jatim rencananya akan memulai tahapan awal Pilkada. Di antaranya, dengan merekrut sejumlah perangkat pemungutan suara hingga pemuktrahiran data pemilih sementara.

“Untuk periode tahapan awal akan kami mulai pada Agustus hingga September. Sedangkan untuk hari H pemilihannya kemungkinan ada di pertengahan 2018,” ujar Shinta kepada Surya, saat ditemui di kantornya, Kamis (13/4/2017).

Untuk besaran anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Jatim mencapai Rp 817 Miliar.

“Besarannya telah disepakati dan kami tinggal menyesuaikan dengan beberapa detail anggaran,” ujarnya.

Besaran tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan kepada pemerintah daerah Jatim. Sebelumnya, KPU Jatim mengusulkan anggaran sebesar Rp 857 miliar.

Terkait dengan anggaran yang lebih kecil ini, KPU Jatim telah melakukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya dengan memotong anggaran yang digunakan untuk sosialisasi.

“Misalnya pengadaan untuk umbul-umbul dan banner sosialisasi (bukan kampanye) di kelurahan/desa. Itu kami hilangkan,” kata Shinta.

Arief Budiman: Saya dipercaya menjadi “Dirigen” KPU

Jakarta,kpu.go.id,- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terpilih Periode 2017 – 2022, Arief Budiman menyatakan, dirinya terpilih menjadi Ketua KPU RI, bukan berarti yang paling hebat. Seluruh Komisioner KPU RI mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua. Jadi, dibutuhkan seorang manager untuk mengatur pembagian kinerja kemudian menjembatani hubungan dengan para pihak, Rabu (12/4).

“jadi saya dipercayakan sebagai koordinator dalam melaksanakan pekerjaan ini. atau istilahnya, dibutuhkan dirigen untuk bisa memainkan musik yang harmonis. Jadi semua memberikan distribusi, satu saja suaranya sumbang, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, saya optimisme bahwa semua dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik,” Kata Arif dengan penuh optimis. Read more

« Older Entries