PPK MONITOR UJI PUBLIK DPS DI SEBELAS DESA DI KECAMATAN MANDING

Manding – Sumenep,-.  Setelah melakukan audit internal bersama PPS yang bertempat di sekretariat PPK , hari ini 24/09/2020 secara giliran PPS se Kecamatan Manding menggelar acara Uji publik Daftar Pemilih Sementara. Acara ini di selenggarakan dalam waktu yang terjadwal berdasarkan musyawarah sebelumnya. Sehingga waktu pelaksanaan tidak banyak yang tumpang tindih. Hal ini demi memungkinkan anggota PPK melakukan monitoring ke tingkat PPS.

Pelaksanaan Uji Publik DPS di selenggarakan mulai pagi pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 19.00WIB Desa tenonan yang mengambil jadwal pertama kali dan desa Lalangon sebagai desa terakhir yang melakukan Uji Publik. Pelaksanaan uji publik dps di tingkat PPS semuanya berjalan seperti yang di harapkan. Undangan yang terdiri dari PPDP, RT DAN RW, PKD juga KADUS kehadirannya hampir mencapai 90% di tiap PPS. Keterlibatan mereka dalam me croschek DPS sungguh luar biasa ” Kami pantas mengucapkan terima kasih sebesar besarnya. Banyak yang membantu dalam mencermati data yang di sodorkan oleh PPS. Mereka mau berlama lama untuk memvalidasi data sebelum menjadi DPT.” Kata Bukhari bagian data di PPK Manding saat monitoring di PPS Manding Timur.

Dalam acara yang sama pula Abdul Latip yang mengambil bagian monitoring di desa tenonan menghimbau agar PPS gak perlu terburu buru dalam uji publik ini. Sesuatu yang berkaitan dengan data harus mendapat perhatian ekstra. Agar ke depan data atau angka angka yang sudah fix tak ada persoalan lagi. ” saya pribadi merasa bangga dengan teman teman PPS. Sepertinya mereka tak kenal lelah. Dari kemarin kemarin selalu berkutat dengan data. Mereka bahkan menyikapinya dengan tetap penuh canda dan bahagia” imbuh J Rusman bagian parmas di PPK Manding.

Semua PPS dalam uji publik tsb. Secara terbuka menawarkan data pemilih sementara dalam bentuk lembaran. Agar undangan yang hadir saling memperhatikan dan meneliti bila mana ada data yang harus di ubah atau di coret. Seperti penduduk yang meninggal, pindah tempat dsb. ” yaa kali ini masih berupa DPS jadi masih memungkinkan bila mengalami perubahan. Kecuali jika sudah berbentuk DPT. Data sudah gak boleh di otak atik lagi ” jelas H. Kamaludin ketua PPS Lanjuk.

Hingga menjelang malam semua anggota PPK menuju desa Lalangon sebagai desa yang mengambil jam terakhir acara uji publik. Kemudian PPK di beri kesempatan untuk menutup acara dan membacakan doa sebagai berakhirnya gelaran uji publik unguk PPS Se Kecamatan Manding.

*J.Rusman_PPKMANDING/PARMAS.

GUNA MENGKROSCEK DPS PEMILU SERENTAK 2020, PPS DESA KETAWANG LARANGAN GELAR UJI PUBLIK

Ganding-Sumenep,-.  Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, menggelar Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020. Kamis (24/09/2020)

Kegiatan uji publik yang digelar di Balai Desa Ketawang Larangan pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, dihadiri oleh semua PPS Desa setempat, Kepala Desa serta sejumlah perangkatnya, Pengawas Desa (PD), mantan PPDP dan perwakilan tokoh masyarakat setempat.

Hasil pantauan di lokasi acara, semua peserta yang mengikuti uji publik tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti, memakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke lokasi acara dan pengecekan suhu tubuh.

Ketua PPS Desa Ketawang Larangan, Mohammad Hepni, menjelaskan tujuan dari kegiatan itu merupakan upaya mengkroscek DPS yang diberikan oleh KPU melalui PPK.

“Tujuan dari uji publik ini untuk mengkroscek ulang hasil DPS yang diberikan KPU untuk dicocokkan dengan data yang ada di Desa,” katanya .

Oleh karenanya, Sambung Hepni panggilan akrabnya, dirinya mengundang perangkat Desa setempat, PD dan mantan PPDP untuk memastikan semua masyarakat di Desa Ketawang Larangan terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 ini.

“Kami sengaja mengundang perangkat Desa, PD dan mantan PPDP karena mereka pasti tahu semua masyarakat di Desa Ketawang Larangan yang memiliki hak suara pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, DPS yang diberikan oleh KPU berjumlah 2.060 hak pilih. Namun setelah dilakukan uji publik diketahui ada sejumlah warga yang pindah domisili sebanyak 7 orang. (Hil).