Ucapan Terima Kasih KPU atas Pemilu 2019 Aman Damai

 

Jakarta, kpu.go.id – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin resmi ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka sekaligus mengakhiri tahapan Pemilihan Presiden 2019.

Penetapan tersebut sekaligus mengakhiri tahapan yang sudah berjalan lebih dari sebelas bulan sejak pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Agustus lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat mendukung suksesnya Pemilu yang aman dan damai.

“KPU Republik Indonesia ingin ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang erat selama ini kepada penyelengara pemilu jajaran KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS. Jajaran Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, serta kepada DKPP, KPU juga patut berterimakasih atas dukungan sehingga pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai kepada Polri, TNI, kepada lembaga dan kementerian negara, KPU berterima kasih juga kepada partner yang selama ini membahas banyak hal selama proses penyelenggaraan pemilu kepada Kemendagri, Komisi II DPR RI, Kementerian Polhukam, KPU berterima kasih kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, Calon DPD dan paslon 01 dan 02,” Papar Arief di Ruang Sidang Utama, KPU RI, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Selain itu, tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pemantau pemilu baik dalam dan luar negeri termasuk Non Government Organization (NGO), Media Cetak dan Elektronik, dan masyarakat pemilih. “Semoga di hari yang penuh berkah ini Demokrasi dan pemilu kita semakin hari bisa  menjadi semakin lebih baik,” tutup Arief.

Seperti diketahui, Pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50%. (hupmas kpu ri bil/foto dosen-ieam/ed diR)

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Presiden dan Wakil Calon Presiden Terpilih Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di Ruang Sidang Utama KPU RI, Minggu (30/6/2019). Pada sebuah Rapat Pleno Terbuka, yang dipimpin Ketua KPU RI Arief Budiman, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai calon terpilih setelah memperoleh 85.607.362 suara (55,5%) mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan 68.650.239 suara (44,5%).

“Memutuskan, menetapkan Keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Kesatu menetapkan capres cawapres terpilih dalam Pemilu Presiden 2019 Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara (55,5%) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024,” ujar Arief.

Arief menyebut bahwa penetapan ini sesuai ketentuan pasal 417 UU 7/2017 tentang Pemilu dan ketentuan pasal 4 PKPU 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. “Menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih ditetapkan dalam Sidang Pleno KPU dan dituangkan didalam Berita Acara (BA) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” lanjut Arief.

Arief menambahkan, bahwa penetapan pasangan nomor urut 01 sebagai calon terpilih yang turut dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, perwakilan partai politik, pemerintah, pegiat kepemiluan,  serta TNI/Polri ini adalah tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 atas Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8.Kpt/06/KPU/V/2019.

“Sesuai ketentuan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Tahapan dan Jadwal Pemilu 2019. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah putusan MK dibacakan. MK telah membacakan putusan atas PHPU Pilpres 2019, yaitu Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019  yang amarnya menolak permohonan pemohon,” tambah Arief.

KPU RI sendiri menetapkan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu 2019 pada 21 Mei 2019 setelah sebelumnya menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara berjenjang mulai tingkat kecamatan hingga nasional.

Penyerahan Salinan BA dan Keputusan KPU

Dikesempatan selanjutnya, KPU RI langsung menyerahkan Salinan Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 serta Keputusan 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 kepada 16 partai politik peserta Pemilu 2019, pemerintah serta lembaga, Bawaslu, DKPP, BPN 02 serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01.

Salinan diserahkan Ketua KPU RI Arief Budiman didampingi Anggota Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy’ari, Viryan, Ilham Saputra serta Wahyu Setiawan. Turut menemani Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim.

Rapat pun ditutup dengan ucapan terimakasih dari Ketua KPU RI kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan Pemilu 2019. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

KPU SUMENEP MULAI BAHAS RENCANA ANGGARAN PILBUP 2020

Insert : suasana pembahasan rencana anggaran PILBUP 2020

Kpusumenep.go.id,- Sejak beberapa hari terakhir ini, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur memeras otaknya membahas rencana anggaran kebutuhan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Kabupaten Sumenep yang akan digelar tahun depan.

Pembahasan dilakukan bersama dengan sekretariat KPU Sumenep. Tidak cukup hanya sekali duduk bersama untuk selesai, tetapi membutuhkan beberapa revisi yang sampai saat ini masih belum final dan belum diajukan ke Pemkab Sumenep.

“Memang harus jeli dan cermat, serta semua yang dianggarkan memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Syaifurrahman, Divisi Perencanaan dan Data KPU Sumenep, Sabtu (29/6/2019).

Read more

MK Tolak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2019

insert : Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019). Foto Humas/Ganie.

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Demikian bunyi amar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK.

Pasangan Prabowo-Sandi (Pemohon) dalam permohonannya memersoalkan tentang persyaratan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang namanya masih tercantum pada dua bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menanggapi hal ini, Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan guna mengetahui kedudukan komposisi pemegang saham, maka perlu diketahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut.

Menurut Mahkamah, tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki negara. Sehingga, sambung Wahiduddin, tidak dapat didefinisikan kedua bank tersebut sebagai BUMN melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki BUMN. Sehubungan dengan keberadaan DPS, hal tersebut tidak dikenal dalam perusahaan Persero. Dengan demikian, jelas Wahiduddin, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b serta Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah, maka DPS meski merupakan organ yang terafiliasi dengan Bank Syariah, tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris yang merupakan organ perusahaan.

“Dengan demikian, DPS (Dewan Pengawas Syariah) bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah,” ucap Wahiduddin.

Satu Kesatuan

Menyikapi adanya keberatan yang disampaikan KPU (Termohon) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Pihak Terkait) terhadap permohonan yang dibacakan Pemohon adalah lebih banyak naskah yang bertanggal 10 Juni 2019, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa kendati dalam ketentuan Pasal 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak disebutkan adanya perbaikan permohonan, Mahkamah tetap menerima naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan dengan tidak memberikan stempel perbaikan permohonan. Hal ini, tambah Enny, dilakukan atas pertimbangan fakta hukum yang dihadapkan antara ketentuan yang mengatur tentang PHPU Presiden 2019 dengan persoalan faktual yang dihadapi Mahkamah yang berkaitan dengan adanya hari libur panjang.

“Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan para pihak pencari keadilan, maka Mahkamah berpendapat naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 yang diregistrasi dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/2019 bertanggal 11 Juni 2019,” urai Enny di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Pelanggaran Pemilu

Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Menanggapi dalil Pemohon ini, Mahkamah menyebutkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun untuk meyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan ke MK hanya keberatan hasil pemungutan suara. Kecuali, lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam UU Pemilu tersebut tidak melaksanakan wewenangnya.  Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah melaksanakan tugasnya, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif yang dimaksud.

“Telah  terang  bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM  ada  di  tangan  Bawaslu  di  mana  hal  itu  harus  telah  terselesaikan  pada  tahapan proses  sebelum  KPU  menetapkan  perolehan  suara  secara  nasional,” jelas Hakim Konstitusi Manahan M.P.Sitompul dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK.

Situng Pilpres vs DPD

Secara bergantian Hakim Konstitusi membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan PHPU Presiden 2019. Pertimbangan Hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konsitusi Saldi Isra menanggapi dalil Pemohon mengenai adanya keanehan dalam Situng KPU. Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan membandingkan perolehan suara Pemilu Presiden dengan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menanggapi hal ini, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidaklah tepat karena pemilihan dalam DPD hanya terbatas pada pemilih yang berdomisili sesuai dengan provinsi wilayah pemilihan DPD. Secara faktual, surat suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya memilih satu di antara dua paslon. Sedangkan dalam pemilihan anggota DPD surat suara berisi sejumlah calon untuk provonsi tertentu bahkan mencapai puluhan dan ratusan gambar calon. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Saldi.

Sebelumnya pada pada sidang yang digelar Jumat (14/6/2019) lalu, Pasangan Prabowo-Sandi (Pemohon) mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat TSM dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma’aruf Amin yang sejak p

« Older Entries