KPU SUMENEP SOSIALISASIKAN PKPU NO 23 TAHUN 2018 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU 2019

Insert : Tampak Komisioner KPU Sumenep A. Zubaidi S. HI (depan) dalam pemaparannya

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Sosialisasi PKPU No 23 Tahun 2018 yang telah dirubah menjadi PKPU NO 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Tahun  2019,  ke Pemangku Kepentingan Kabupaten Sumenep, bertempat di Hotel Utami Lt 2 Sumenep, Rabu siang 14/9/18. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sumenep, yang di wakili oleh Komisioner A. Zubaidi S. HI. Hadir juga Komisioner KPU Abd Hadi, Divisi Sosialisasi dan SDM, Malik Mustafa Divisi Teknis, Dr H. Rahbini Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Sumenep, dari pihak Kepolisian, TNI, serta Perwakilan dari masing-masing Parpol dan OKP.

Dalam sambutannya, A. Zubaidi mengatakan,” PKPU Nomor 28 merupakan perubahan dari PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019. A.Zubaidi selanjutnya memberikan informasi, bahwa tahapan Kampanye Pemilu 2019 akan dimulai dari tanggal 23 September 2018. “InsyaAllah mulai tanggal 23 September, menurut tahapan, Partai Politik dan Kandidat sudah bisa melaksanakan Kampanye. Untuk tahapan Kampanye,Materi, bentuk Kampanye serta ukuran dan bahan alat peraga Kampanye diatur oleh PKPU,” Ungkapnya. Read more

KPU SUMENEP: PARPOL SEGERA MENYETOR LAPORAN DANA KAMPANYE

Insert: Komisioner KPU A Zubaidi S. HI saat wawancara dengan media

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta agar semua partai politik (Parpol) di Kabupaten Sumenep untuk segera menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Rabu (19/09/18)

Penyetoran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut dilakukan terakhir sampai tanggal 23 September 2018 atau H-1 masa kampanye di mulai. Apabila tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut, maka Parpol terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kabupaten Sumenep, A. Zubaidi menjelaskan bahwa hingga sampai saat ini masih belum ada parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Konsekuensinya bila parpol tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK, maka akan dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye tersebut nantinya tercatat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), laporan penerimaan atau sumbangan bila sudah ada, laporan pengeluaran bila sudah ada, dan juga termasuk penerimaan sumbangan dari Caleg.

“Parpol buka rekening khusus untuk dana kampanye, rekeningnya satu saja. Kalau ada yang mau nyumbang, disampaikan ke parpol lewat rekening parpol, baru ke Caleg,” terangnya.

Zubaidi menambahkan bahwa caleg tidak wajib membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu telah diatur besaran sumbangan yang diperbolehkan untuk parpol.

“Ada aturan jelas terkait besaran sumbangan, Sumbangan perseorangan untuk parpol maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga atau kelompok maksimal Rp 25 miliar,” tegasnya. (zw)