KPU SUMENEP SOSIALISASIKAN PKPU NO 23 TAHUN 2018 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU 2019

Insert : Tampak Komisioner KPU Sumenep A. Zubaidi S. HI (depan) dalam pemaparannya

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Sosialisasi PKPU No 23 Tahun 2018 yang telah dirubah menjadi PKPU NO 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Tahun  2019,  ke Pemangku Kepentingan Kabupaten Sumenep, bertempat di Hotel Utami Lt 2 Sumenep, Rabu siang 14/9/18. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sumenep, yang di wakili oleh Komisioner A. Zubaidi S. HI. Hadir juga Komisioner KPU Abd Hadi, Divisi Sosialisasi dan SDM, Malik Mustafa Divisi Teknis, Dr H. Rahbini Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Sumenep, dari pihak Kepolisian, TNI, serta Perwakilan dari masing-masing Parpol dan OKP.

Dalam sambutannya, A. Zubaidi mengatakan,” PKPU Nomor 28 merupakan perubahan dari PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019. A.Zubaidi selanjutnya memberikan informasi, bahwa tahapan Kampanye Pemilu 2019 akan dimulai dari tanggal 23 September 2018. “InsyaAllah mulai tanggal 23 September, menurut tahapan, Partai Politik dan Kandidat sudah bisa melaksanakan Kampanye. Untuk tahapan Kampanye,Materi, bentuk Kampanye serta ukuran dan bahan alat peraga Kampanye diatur oleh PKPU,” Ungkapnya. Read more

KPU SUMENEP: PARPOL SEGERA MENYETOR LAPORAN DANA KAMPANYE

Insert: Komisioner KPU A Zubaidi S. HI saat wawancara dengan media

kpusumenep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta agar semua partai politik (Parpol) di Kabupaten Sumenep untuk segera menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Rabu (19/09/18)

Penyetoran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut dilakukan terakhir sampai tanggal 23 September 2018 atau H-1 masa kampanye di mulai. Apabila tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tersebut, maka Parpol terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kabupaten Sumenep, A. Zubaidi menjelaskan bahwa hingga sampai saat ini masih belum ada parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Konsekuensinya bila parpol tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK, maka akan dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye tersebut nantinya tercatat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), laporan penerimaan atau sumbangan bila sudah ada, laporan pengeluaran bila sudah ada, dan juga termasuk penerimaan sumbangan dari Caleg.

“Parpol buka rekening khusus untuk dana kampanye, rekeningnya satu saja. Kalau ada yang mau nyumbang, disampaikan ke parpol lewat rekening parpol, baru ke Caleg,” terangnya.

Zubaidi menambahkan bahwa caleg tidak wajib membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu telah diatur besaran sumbangan yang diperbolehkan untuk parpol.

“Ada aturan jelas terkait besaran sumbangan, Sumbangan perseorangan untuk parpol maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga atau kelompok maksimal Rp 25 miliar,” tegasnya. (zw)

KPU SUMENEP : SOSIALISASI PKPU NOMO 23 DAN 28 TAHU 2018 TENTANG KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

kpusumenep.go.id –  Sosialisasi PKPU nomor 23 dan 28 tahun 2019 tentang kampanye dilaksanakan pada hari ini, rabu (19/9) dalam sambutannya Ach Zubaidi, Komisioner KPU Sumenep yang membidangi hukum memaparkan bahwa salah satu tujuan adalah bersama-sama memahami tentang kampanye dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini penting terutama bagi peserta pemilu, para pemangku kebijakan, perijinan serta penegak perda (Satpol PP). diharapkan nantinya semua undangan bisa memahami seluruh materi yang akan disamapaikan oleh Abd. Hadi komisioner KPU selaku divisi SDM dan Parmas.

Peraturan PKPU no 23 di ubah ke peraturan PKPU no28 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum tahun 2019. Diharapkan undangan bisa melaksanakan kampanye sesuai dg peraturan kampanye yang berlaku. Peserta pemilu Ada 3 yaitu Presiden, DPD dan legislatif. Salah satu tujuan kampanye merupakan  Kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan aturan yang berlaku. adapun bahan kampanye diantaranya pakaian penutup kepala ,pamflet, banner, foto, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis.  Dijelaskan juga tentang jumlah pemasangan spanduk maupun baliho untuk masing masing Parpol. Kampanye di media sosial, iklan kampanye. yang isinya memuat visi, misi dan program. Pemberitaan dan penyiaran kampanye, pengawasan pemberitaan kampanye, larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye. (Hr)

KPU SUMENEP : PERSETUJUAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP DALAM PEMILU TAHUN 2019

kpusumenep.go.id – setelah memasuki tahapan DCS pagi ini, Rabu (19/9) bertempat di Hotel utami KPu Sumenep melakukan persetujuan rancangan DCT anggota DPRD Kabupaten Sumenep pada Pemilu 2019.

Sambutan ketua KPU Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Malik Mustafa, agenda hari ini adalah akan dilakukan aprovel terhadap rancangan DCT yang nantinya akan dilakukan pleno oleh KPU pada tanggal 20 September. Dan diharapkan seluruh proses yang sudah dilakukan selama ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan. Draff yang nanti disampaikan kepada parpol untuk benar benar dicemati dan diperhatikan. Karena apabila setelah penetapan DCT maka tidak ada perubahan lagi baik pada nama, gelar dan lain, lain. Sehingga tidak ada komplain pada saat diumumkan di media. Karena. Apapun hasil yang sudah di setujui da di paraf oleh parpol maka data tersebut yang akan menjadi acuan. Disampikan pula setelah penetapan DCT tidak ada perubahan apapun, seperti setelah DCT ada caleg yang meninggal dunia, ataupun caleg yang semisal memalsukan dokumen,  maka tidak ada pergantian, yang ada hanyalah pengosongan nama pada nomor. (Hr)