KPU SUMENEP; PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUGAAN GANDA KEANGGOTAAN PARPOL

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada saat ini sedang melaksanakan penelitian administrasi terhadap hasil perbaikan dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pada tanggal 1 s/d 11 Desember 2017 mendatang.

Ach. Zubaidi selaku Ketua Divisi Hukum yang membidangi tentang verifikasi parpol menyampaikan bahwa ada 14 (empat belas) partai politik yang dokumen hasil perbaikan administrasi keanggotaannya diteliti oleh Tim Pokja Verifikasi Parpol KPU kabupaten Sumenep pada tahap ini.

“Dokumen hasil perbaikan administrasi keanggotaan partai politik pada saat ini sedang dilakukan penelitian dan dicocokkan kesesuaiannya antara salinan KTP Elektronik, Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol, dan daftar nama dalam model F2-Parpol. Kemudian hasil penelitian administrasi tersebut disandingkan dengan data dugaan ganda keanggotaan parpol yang diperoleh melalui aplikasi SIPOL”, tutur pria yang akrab disapa Zubet ini.  Read more

KPU SUMENEP; PENGELOLAAN DANA HIBAH HARUS HATI-HATI

Surabaya, kpud-sumenepkab.go.id – Pada sesi terakhir hari ini Jum’at (8/12) narasumber pada acara Bimtek kali ini adalah dari BPKP Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan secara detail bagaimana cara mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana hibah ini tidak boleh main-main, seperti yang disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyahdi pada hari Kamis kemarin (7/12).

Beliau mengingatkan KPU Provinsi Jawa Timur beserta 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur agar mengelola dana hibah Pilkada Tahun 2018 secara hati-hati. Hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Read more

KAMPANYE PEMILU YANG RAMAH LINGKUNGAN

Lampung, kpu.go.id – Rapat kerja nasional (rakernas) mengenai pembahasan sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilu 2019, di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Biro Teknis dan Hupmas di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12).

Yang melatar belakangi acara rakernas ini diadakan, untuk menyongsong Pemilihan Serentak 2018, dan sekaligus sebagai awal menjelang didalam Pemilu 2019,

Kegiatan rakernas ini sebagai bahan penyebaran informasi dan mekanisme kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019, agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam periode pemilu dan non-pemilu, dan berharap dalam acara kegiatan rakernas ini dapat dilakukannya sosialisasi dan sebagai gerak langkah yang sama dalam implementasi dan tahapan pemilihan.

 “KPU RI memandang perlu melakukan rakernas ini untuk memberikan pemahaman sosialisasi terhadap materi-materi peraturan kampanye, mempersiapkan strategi dan metode kampanye pada Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang adil, setara, tertib dan partisipatif” kata Nursyarifah dalam penyampaian laporan kegiatan rakernas. Read more

KPU SUMENEP; SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL SERTA ANGGARAN PEMILU/PEMILIHAN YANG BERKUALITAS

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Komisi II DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Di Bidang Kepemiluan Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal serta Anggaran Pemilu/Pemilihan Yang Berkualitas pada hari ini jum’at (8/12) di Hotel Resort Musdalifah Kabupaten Sumenep.

Acara ini dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 539/PP.08-SD/01/KPU/IX/2017 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan menghadirkan narasumber dari Komisi II DPR RI, dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari Pemangku Kepentingan dan Pemerhati Pemilu di wilayah Kabupaten Sumenep. Read more