KPU SUMENEP; KETUA KPU JATIM MEMINTA KPU KABUPATEN/KOTA BERHATI-HATI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasuruan, kpud-sumenepkab.go.id – Dalam memutuskan setiap tahapan Pilkada, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur diminta untuk lebih berhati-hati. Sebab, segala keputusan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada serentak tidak hanya mengikat internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, tetapi juga mengikat hingga ke eksternal KPU setempat.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito, dalam sambutannya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, di Baobab Safari Resort Prigen Pasuruan, Kamis 16 November 2017.

Pria yang akrab dipanggil Eko ini menjelaskan, seluruh KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada serentak diharap untuk segera melakukan perbaikan. Utamanya yang terkait dengan tahapan. Menurutnya, bila kemarin terjadi kesalahan untuk segera dilakukan perbaikan dan jangan sampai penyelesaian juga akan menjadi masalah lagi. Read more

KPU SUMENEP; KEKURANGAN ANGGOTA PPS PILKADA 2018 DI BEBERAPA DESA AKAN SEGERA DIPENUHI

Foto: Abdul Hadi saat memberikan keterangan kepada media terkait kekurangan PPS di beberapa desa

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id – Pasca diumumkannya penetapan hasil seleksi tes tulis dan tes wawancara tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2018 dalam pengumuman nomor: 302/PP.05.3-Pu/3529/KPU-Kab/XI/2017, masih ada beberapa calon anggota PPS yang belum memenuhi sejumlah 3 orang di beberapa desa.

Beberapa desa yang kurang itu diantaranya adalah Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten , Desa Gelaman Kecamatan Arjasa, Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan, Desa Saobi Kecamatan Kangayan, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Desa Masakambing Kecamatan masalembu, Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken, dan Desa Cabbiya Kecamatan Talango.

Dalam keterangannya kepada awak media, Abdul Hadi selaku Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang membidangi tentang pembentukan badan AdHoc menyampaikan bahwa kekurangan anggota PPS dibeberapa desa tersebut dikarenakan minimnya pendaftar dari desa tersebut. Sosialisasi tentang pembentukan PPK dan PPS sudah maksimal diupayakan oleh KPU Kabupaten Sumenep, hanya saja trend dari pemilu sebelum-sebelumnya memang desa-desa tersebut sangat minim tingkat partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilu, tuturnya. Read more

KPU SUMENEP; PERSIAPAN PELANTIKAN ANGGOTA PPK DAN PPS

Foto: Petugas sekretariat KPU Sumenep melakukan pengecekan nama-nama PPK dan PPS

Sumenep, kpud-sumenepkab.go.id. Tahapan pelaksanaan Pendaftaran PPK dan PPS sudah selesai dan sudah dilakukan pengumuman nama-nama yang terpilih menjadi PPK dan PPS di masing-masing Kecamatan dan Desa dan ditetapkan dengan SK Ketua KPU Kabupaten Sumenep. Masih ada agenda yang harus disiapkan yaitu pembuatan petikan SK untuk PPK dan PPS untuk masing-masing anggota.

Jumlah PPK di Kabupaten Sumenep yaitu sejumlah 5 orang per Kecamatan dikalikan 27 Kecamatan jadi sekitar 135 orang. sedangkan untuk jumlah PPS berjumlah 3 orang dikalikan 334 desa jadi berjumlah 1.002 orang. Memang ada desa yang petugas PPS nya belum terpenuhi dan untuk hal tersebut akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang ada, ujar Abdul Hadi selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang membidangi pembentukan badan adhoc. Read more